Minggu, 10 Juni 2018

E-KTP Ilegal Memungkinkan Konflik Sosial Yang Besar di Pilpres 2019

Nasional - Negara ini sedang padat karya akan masalah, itu fakta dan tidak bisa dikatakan bahwa segalanya baik-baik saja, tidak bisa pula dikatakan bahwa keberhasilan sudah dalam genggaman. Anggapan ini wajar karena terkadang dari berbagai sudut pandang media arus utama, masalah negara cukup mudah dibaca. Dengan demikian, tanyakan juga pada diri sendiri dan jawablah dengan jujur, apakah keadaan negara memang baik-baik saja sejauh era pemerintahan ini bergulir?

Jika terlalu panjang merunutnya, maka hitunglah masalah besar itu dari jarak waktu terdekat, dari ingatan jangka pendek! Di situ ada masalah Tenaga Kerja Asing yang menyingkirkan buruh lokal, terpasungnya hak berdemokrasi masyarakat karena menginginkan perubahan, melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS, kecolongan teror bom, dampak sosial terhadap muslimah bercadar, tindakan represif aparat terhadap mahasiswa, tebang pilih dalam proses hukum dan pecah belah ulama! Semua kepelikan ini, menumpuk kurang dari dua bulan!

Paket masalah yang intensitasnya kian besar ini, bisa saja memicu ledakan reaksi dalam waktu yang tidak lama lagi. Yang mengerikan, kelemahan aspek keamanan sejauh ini akan membuka lebih besar pada konflik sosial di penghujung periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan potensi itu menjadi keniscayaan hanya dengan jatuhnya kardus dari sebuah truk yang berisi ribuan blangko KTP elektronik yang lekas menimbulkan kecurigaan dan ambruknya kepercayaan masyarakat luas! 

Menyangkut masalah e-KTP, sebagian besar masyarakat mengalami dampaknya langsung, bukan lagi hitungan bulan tapi bertahun-tahun yang hanya menerima surat keterangan pengganti e-KTP berupa lembaran tipis yang tidak praktis yang akhirnya banyak membuat masyarakat memilih membawa KTP lama yang sudah kadaluarsa! Kini untuk mendatangi kantor kelurahan hanya ada rasa pesimis karena blangko terlalu lama habis!

Isu e-KTP sudah berlangsung lama dari mulai hilangnya 72 juta blangko, disitanya ratusan ribu e-KTP dengan data palsu dari Vietnam dan korupsi besar-besaran yang melibatkan orang-orang penting di negeri ini. Sedemikian besarnya isu ini dan penantian panjangnya, sampai-sampai seorang warga menyablon sendiri kaos bergambar e-KTP sebagai protes yang berhasil viral beberapa bulan yang lalu. Jenaka tapi ironis sekali!

Ditemukannya ribuan e-KTP yang tercecer di jalan hingga kemudian juga ditemukan gudang penyimpanan e-KTP ilegal milik Kementerian Dalam Negeri yang kontroversial dan menghebohkan itu, bisa menjadi "kesopanan" terakhir dari masyarakat yang menganggap bahwa e-KTP tersebut bagian dari teori konspirasi yang akan mencederai nilai-nilai "fair play" dalam demokrasi pada penyelenggaraan Pilgub 2018 dan Pilpres 2019!

Teori konspirasi ini bisa jadi mudah dipercaya di tengah masyarakat yang kian mengerucut pada kesimpulan ketika terbongkar dan ditemukannya sejumlah kejanggalan seperti satu orang yang terbukti memiliki 3 keping e-KTP dengan nama yang berbeda. Juga bagaimana bisa warga negara asing secara ilegal memiliki e-KTP di Indonesia? Itu baru satu sisi masalah, sedang poin masalah yang serius adalah bagaimana jika isu rata-rata dari kepemilikan e-KTP ilegal tersebut adalah kelompok hingga etnis tertentu yang dimobilisasi dan belum terdeteksi?

Fakta itu akan menarik lagi ke belakang pada isu TKA yang mayoritas datang dari negeri Tiongkok, isu warga Tiongkok yang akan menghuni pulau reklamasi, isu tentara Tiongkok yang menyamar menjadi TKA hingga pada kekisruhan registrasi kartu selular. Masalah e-KTP ganda ini juga sudah terbukti disalahgunakan saat Pilgub DKI Jakarta 2017 di mana warga menolak etnis tertentu yang hendak mencoblos! Wajar jika masyarakat menyangka ada pola yang sama nantinya!

Kemarahan masyarakat siap-siap akan meledak jika ternyata ada bukti-bukti bahwa dugaan penyalahgunaan e-KTP ilegal ini sudah dilakukan sejak jauh sebelumnya. Mungkinkah e-KTP ilegal ini berperan pada setiap Pemilu? Jika benar, maka teori konspirasi berubah menjadi konspirasi yang nyata! Masyarakat akan menunggu kepastiannya sebelum 2019 untuk mengetahui secara nyata siapa lagi yang terlibat!

Atas kasus ini, pandangan harus jauh ke depan, apa yang akan terjadi, sekali lagi jika pengguna e-KTP ilegal yang dimobilisasi tidak terdeteksi? Kemungkinan terbesarnya adalah konflik sosial yang sangat luas! Jauh sebelum penyelenggaraan Pilpres 2019 saja, konflik dua kubu peninggalan Pilpres 2014 dan Pilgub DKI Jakarta 2017 sudah sedemikian tajam, apalagi nanti saatnya di puncak acara? Konflik horisontal bisa keluar batas dan sulit diredam! 

Jika kekecewaan kian meluas karena merasa dikhianati melalui e-KTP ilegal, maka gelombang besar ini hampir pasti merencanakan sesuatu untuk mengawal setiap TPS dan melakukan penyapuan terhadap pengguna e-KTP ganda yang dimobilisasi dan luput dari deteksi! Jangan pernah meremehkan, masyarakat yang ingin perubahan, bisa melakukan ini di seluruh Indonesia! 

Apa jadinya jika terjadi konfrontasi besar antar kubu di seluruh Indonesia akibat penyapuan balasan? Ini akan jadi situasi yang tidak kondusif dalam skala nasional, akan menjalar pada konflik SARA, bentrok fisik dan konflik vertikal yang tentu saja akan memberatkan aparat yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban selama dan pasca pilpres.

Apapun upaya pemerintah untuk berdalih, kasus e-KTP ini sulit untuk memulihkan jatuhnya kepercayaan publik! Petahana dalam situasi sulit bahkan sebelum kesimpulan investigasi. Selayaknya rekomendasi untuk menghindarkan chaos besar harus berani disampaikan oleh instrumen-instrumen negara dan disikapi dengan bijak. Dengan gambaran ini, segala sesuatunya hampir sulit dipaksakan, maju dalam pencalonan akan bermasalah, menang pun akan lebih besar masalahnya dan berkepanjangan! 

Untuk meyakinkan masyarakat, sejumlah besar e-KTP yang ditemukan di gudang Kemendagri harus disaksikan beberapa pihak dalam pemusnahan pasca tuntasnya investigasi sebagai barang bukti, jangan luput dari pengawasan bahwa e-KTP yang sudah jelas terbukti ilegal, diam-diam berlanjut untuk disalahgunakan. Satu kali jatuhnya kepercayaan masyarakat, maka jangan ada permainan yang berisiko lagi! 

Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum juga harus berkomitmen pada profesionalitas, independen, jujur, transparan, teliti dan hati-hati! Dengan kasus e-KTP ini masyarakat pastinya sangat sensitif terhadap kinerja dua lembaga ini! Jangan sampai menjadi sasaran kemarahan masyarakat dan turut dipersalahkan jika keadaan negara menjadi genting! Masih ada waktu untuk berbenah dan mempersiapkannya! 

Atas segala permasalahan yang diperparah dengan kasus e-KTP, jangan sampai kondisi yang terlanjur parah ini mendorong NKRI pada jurang terdalam dengan beban masalah sosial dan politik terberat yang berkepanjangan! Hanya dari konflik sosial maka kehancuran itu bisa meluas dan kehancuran hanya akan mengundang masuknya kekuatan eksternal yang memancing di air yang keruh! Jangan kehilangan akal sehat untuk menemukan cara untuk menghindarinya!


Jakarta, 31 Mei 2018

Fahmi M.S Kartari

Sutradara Film Dokumenter & Pemerhati Sosial Politik